Bila Anda Ditilang Polantas

sumber: http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian3_lalin.html

Bila Anda Ditilang Polantas

Lampu lalu lintas berubah menjadi merah, tapi sebuah kendaraan terus memacu. Beberapa saat kemudian tampak mobil polisi mengejar, membunyikan sirene dan menerangi wajah pengemudi dengan lampu sorot. Kendaraan yang melaju pun menepi. Dua orang Polantas turun dari mobil dinasnya. Mereka lansung menghampiri pengemudi, menanyakan SIM dan STNK, ternyata pengemudi tidak membawa SIM. Polisi lalu menggeledah kendaraan tersebut.

Total denda yang diberikan polisi Rp. 125.000,-. Pengemudi mengaku salah dan berusaha menawar serta membayar tanpa surat tilang. Setelah ditawar denda menjadi Rp. 80.000,-. Dengan denda sebesar itu pun, Pengemudi tidak mampu membayar di tempat. Kedua polisi menawarkan diri mengawal pengemudi untuk mengambil uang di rumah dengan imbalan uang bensin Rp. 20.000. Akhirnya atas inisiatif salah seorang polisi, mereka menemani pengemudi ke ATM untuk mengambil uang tunai. Aksi kedua oknum polisi tersebut tidak berhenti sampai disini. Sebelum berpisah, salah seorang polisi meminta minyak wangi pengemudi yang dilihatnya sewaktu menggeledah mobil.

Memang tidak semua Polantas berbuat seperti itu. Mereka dengan mudah disebut sebagai oknum yang merusak citra kesatuan. Polisi seharusnya berperan sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat sebagaimana diamanahkan UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai penegak hukum, Polisi juga mempunyai fungsi pelindung dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi berhadapan lansung dengan masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara. Pengemudi sebagai orang yang berhubungan langsung dengan Polantas juga sepatutnya mengetahui hak dan kewajibannya agar tidak diinjak-injak.

Terkena Tilang
Pada saat terjadi pelanggaran dan diberhentikan oleh polisi, biasanya pengemudi menjadi panik. Yang terpikir adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dan uang, berdasarkan pengalaman, adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Polisi tentunya juga menyadari hal tersebut. Dalam berbagai kasus, polisi berusaha dengan sengaja mengupayakan ‘jalan damai’. Pengemudi yang melanggar didorong untuk membayar langsung di tempat tanpa surat tilang. Polisi mengulur waktu dalam mengisi surat tilang, menanyakan hal-hal yang telah tercantum pada STNK/SIM untuk memberi kesempatan para pengemudi mempertimbangkan bayar denda di tempat tanpa surat tilang. Bahkan ada polisi yang sengaja mencari-cari pelanggaran supaya pengemudi membayar denda dan menceritakan betapa sulitnya mengurus denda di pengadilan.

Jika anda menghadapi Polantas jangan panik. Tepikan kendaraan Anda dan siapkan STNK serta SIM. Bila perlu photo copy-lah STNK dan SIM Anda, Cobalah mengenali nama dan pangkat Polisi yang tercantum dalam pakaian seragam. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya (Psl. 25 UU 28/1997). Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi bertindak di luar prosedur. Jangan hentikan mobil anda, bila ada orang berpakaian preman mengaku sebagai Polantas.

Tanyakanlah apa kesalahan anda, pasal berapa yang dilanggar dan berapa dendanya. Sebagai pembimbing masyarakat, Polisi harus menjelaskan kesalahan pengemudi agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Alasan pelanggaran dan besarnya denda juga harus didasarkan hukum yang berlaku. (Psl. 19 UU 28/1997). Bila perlu anda dapat meminta untuk melihat tabel pelanggaran yang dibawa setiap Polantas dalam menjalankan tugasnya. Tabel tersebut berisi nomor pasal, isi pasal dan denda yang dikenakan sesuai jenis kendaraan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya bila ada hal yang kurang jelas, tugas polisi tidak saja menegakan hukum tetapi melayani anda sebagai anggota masyarakat.

Dalam penilangan, sikap dan ucapan polisi harus dapat menggambarkan bahwa ia adalah anggota ABRI yang mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjujung tinggi hak asasi manusia dan kode etik profesi Kepolisian Negara RI (Psl 19 & 23 UU No. 28/1997). Pelanggaran biasanya terjadi karena pengemudi tidak mengenal daerah tersebut atau ada peraturan baru yang belum pengemudi ketahui. Penjelasan Polantas merupakan bimbingan kepada masyarakat.

Pengemudi sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut, apakah benar atau tidak. Jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok kiri. Anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada, bukan rekayasa polisi semata.

Tugas polisi yang utama adalah pencegahan (Psl. 19 (2) UU No. 28/1997). Sehingga tidak dibenarkan polisi membiarkan pengemudi melakukan percobaan pelanggaran. Bila polisi mengetahui secara jelas ada pengemudi yang berupaya melanggar, polisi mempunyai kewajiban untuk memberitahukannya agar tidak melakukan pelanggaran. Percobaan pelanggaran tidak dapat didenda (Psl. 54 KUHP). Dalam suatu kasus, ada polisi membiarkan pelanggaran itu terjadi, baru bertindak agar pengemudi dapat didenda. Bila ini terjadi, anda dapat berdalih mengapa setelah mengetahui akan adanya pelanggaran polisi tidak mencegah. Di sini polisi dapat dipersalahkan tidak melakukan tugas utamanya dan tidak mempunyai itikad baik terhadap pengemudi.

Dalam penilangan, polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kecuali kendaraan bermotor diduga hasil tindak pidana, pelanggaran mengakibatkan kematian, pengemudi tidak dapat menunjukan STNK, atau pengemudi tidak dapat menunjukan SIM (Psl. 52 UU No. 14 1992). Jadi utamakanlah SIM sebagai surat yang ditahan oleh Polantas.

Menerima tuduhan
Setiap pengemudi mempunyai dua alternatif terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan Polantas, yaitu menerima atau menolak tuduhan tersebut. Apabila anda menerima tuduhan, maka anda harus bersedia membayar denda ke Bank paling lambat lima hari sejak dilakukan penilangan. Tempat pembayaran ke Bank disesuaikan dengan tempat kejadian pelanggaran lalulintas. Anda akan diberikan surat tilang berwarna Biru yang berisikan data diri anda, data kendaraan, data Polantas, besarnya denda dan pasal yang dilanggar. Pastikan anda mengetahui kapan dan di mana harus membayar denda tersebut. Tanyakan pula kepada petugas di mana dan kapan dapat mengambil surat atau kendaraan yang ditahan. Surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil bila Anda telah dapat menunjukan bukti pembayaran dari Bank. Tanda tanganilah surat tilang itu. Di balik surat tilang tersebut terdapat bukti penyerahan Surat/Kendaraan yang dititipkan, jadi jagalah surat tilang dalam keadaan baik.

Menolak tuduhan
Bila anda keberatan dengan pelanggaran dan denda yang diajukan Polantas, katakan keberatan anda dengan sopan. Anda akan diberikan surat tilang berwarna merah. Jangan sekali-sekali menandatangani surat tilang yang isinya anda tidak setujui. Bacalah surat tilang tersebut dengan teliti. Pastikan dalam surat tilang tercantum nama dan pangkat Polantas yang tertulis dengan jelas. Polantas akan membuat dan mengirim surat tilang warna hijau untuk Pengadilan, warna putih untuk Kejaksaan dan warna kuning untuk POLRI. Surat tilang yang berada di tangan anda juga merupakan surat panggilan sidang. Tanyakanlah kepada Polantas tersebut jadwal persidangan dan tempat sidang. Tempat sidang merupakan Pengadilan Negeri di wilayah terjadinya pelanggaran. Ingatlah kronologis kejadian sebagai argumentasi di ruang sidang nanti. Penentuan hari sidang dapat memerlukan waktu 5-12 hari dan barang sitaan baru dapat dikembalikan pada pelanggar setelah ada keputusan Hakim serta menyelesaikan perkaranya. Pertimbangkanlah resiko ini sebelum menolak tuduhan Polantas.

Persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam proses tersebut, para tertuduh pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama tertuduh satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Sebelum palu diketukkan, maka pengemudi dapat mengajukan keberatan. Secara teori, Polantas yang bersangkutan akan turut ke Pengadilan. Kemudian, pengemudi dan Polantas akan beradu argumentasi di depan hakim.

Pada prakteknya, pengemudi tidak sempat lagi mengajukan argumentasi karena hakim setelah membacakan denda langsung mengetukan palu. Di samping itu, Polantas yang bersangkutan juga kerap tidak ada di tempat. Bila pengemudi keberatan atas keputusan hakim, dapat mengajukan kasasi. Kasasi akan berlangsung di ruangan yang berbeda dan anda akan dipersilakan menanti dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa prosedur dan pelayanan yang jelas.

Anti Suap
Memang tampaknya lebih mudah untuk menyuap dibandingkan dengan mengikuti peraturan. Tetapi dampaknya lebih buruk bagi bangsa dan negara. Tidak ada polisi yang suka disuap, bila tidak ada anggota masyarakat yang suka menyuap. Polisi yang bersih akan terbentuk dengan sendirinya bila masyarakat bersih.

Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Psl. 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Psl. 53 (1) (2) jo Psl. 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Psl. 419 KUHP). Apabila anda menemukan kesalahan dalam prosedur, laporkanlah perbuatan tersebut. Anda dapat meminta keterangan lebih lanjut pada Dinas Penerangan POLRI di nomor telepon 5234017 atau 5709250.

Kita tidak dapat menimpakan seluruh kesalahan pada Polantas, karena sedikit banyak kita telah ikut ambil bagian dalam praktek-praktek penyuapan “kecil” seperti ini. Banyak faktor lainnya yang sifatnya lebih makro yang menyebabkan perilaku ini terjadi

7 Responses

  1. […] Maaf jika ini sedikit Jakarta-sentris. Masih ingat serunya aturan baru untuk menyalakan lampau bagi kendaraan roda dua? Aturan DRL yang cukup baik ini tidak berumur lama. Jalur busway yang berubah fungsi dan dianggap sebagai jalur fastway? Atau ramainya perdebatan tentang form biru dan merah saat ditilang? […]

  2. masyarakat jgn suka menyalahkan polisi saja, polantas khususnya..
    coba masyrakat tertib, kita sama2 enak…
    kita ciptakan keamanan dan kenyamanan bersama…
    kpn kita mnumbuhkan budaya tertib dimulai dari diri kita sendiri…
    ingat polantas juga manusia

  3. Kalau kita jeli, coba lihat peraturan pemerintah yang menjelaskan wewenang antara Polisi dan Dishub. Dari sana kita bisa beranjak untuk berbuat dan menentukan apakah tindakan aparat benar atau salah….

  4. tp gmn klo dgn polantas yg swiping bukan di dlm kota tetapi di mana sepi, dan sepertix mrk sembunyi2, dan jika ada sepeda motor lewat br keluar dr persembunyianx dan langsung tilang truz minta sim, stnk, dan denda sekian rupiah. Dan di ancam mau di bawa ke kantor lah, di bilangin bisa penjaralah, macam2 dah.
    Wah… Kejadian ini malah gk ada wkt, dari pagi jam 8 itu trkdng ampe jam 2 malam… Dan saya rasa ini perampokan, klo kt ketemu dgn oknum2 begini apa yg hrs kt lakukan??, dan klo mau melapor kemana?
    Ini di daerah sulawesi tenggara, kabupaten wakatobi. Kecamatan tomia.
    Klo kejadian teruz begini masyarakat bs mnjd lbh primitif dari org2 yg primitf.
    Artix bs jd masyarakat marah dan bs membunuh, krn kesabaran itu ada batasx…!

  5. tp gmn klo dgn polantas yg swiping bukan di dlm kota tetapi di mana sepi, dan sepertix mrk sembunyi2, dan jika ada sepeda motor lewat br keluar dr persembunyianx dan langsung tilang truz minta sim, stnk, dan denda sekian rupiah. Dan di ancam mau di bawa ke kantor lah, di bilangin bisa penjaralah, macam2 dah.
    Wah… Kejadian ini malah gk ada wkt, dari pagi jam 8 itu trkdng ampe jam 2 malam… Dan saya rasa ini perampokan, klo kt ketemu dgn oknum2 begini apa yg hrs kt lakukan??, dan klo mau melapor kemana?
    Ini di daerah sulawesi tenggara, kabupaten wakatobi. Kecamatan tomia.
    Klo kejadian teruz begini masyarakat bs mnjd lbh primitif dari org2 yg primitf.
    Artix bs jd masyarakat marah dan bs membunuh, krn kesabaran itu ada batasx…!’

  6. wahh..terimakasih banyak. baru tau kalo begitu prosedurnya.. lengkap sama pasal2 dan UUnya lagi.. izin untuk dijadikan referensi pembuatan makalah ppkn ya..

  7. Kepada Yth.

    Dirlantas Polda Metro Jaya.

    Hari ini (22/10/2011) sekitar jam 16.40Wib kendaraan mobil saya dihentikan oleh petugas lantas polda metro jaya (1 org) dengan alasan saya memasuki jalur bus way, saya memasuki jalur bus way (25 meter sebelum fly over pintu tol) krn saya mau masuk pintu tol yg posisinya sejajar dengan jalur bus way(pintu tol jelambar) saya dari grogol menuju arah menuju airport soetta dan ada juga mobil di depan saya yg juga memasuki jalur tersebut tetapi tidak dhentikan kendaraan tsb oleh petugas tsb (yg sdh berdiri menunggu persis di masuk flyover pintu tol tsb, motornya diparkir), petugas mengatakan saya memasuki jalur bus way, kemudian meminta surat2, saya berikan SIM A & STNK saya kpd petugas tsb,saya katakan tilang saja pak! kemudian petugas bertanya yg mau ditahan SIM atau STNK, saya jawab SIM saja. Tidak ada reaksi petugas untuk menulis surat tilang,sambil menunggu saya bilang ke petugas, pak hukum itu berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali, knp mobil didepan saya tidak dihentikan?dia juga masuk jalur bus way, tp petugas ngotot bhw tidak ada mobil di depan saya yg masuk jalur bus way kecuali mobil saya, saya ini saksi petugas…!demikian katanya. Saya katakan kami berempat di dlm mobil melihat dgn mata kepala kami sendiri mobil di depan kami masuk bus way juga kok…(lihat saja saksi CCTV ) !kami tdk percaya saksi petugas! jelas 100% didepan mata kami! saya bertanya bapak namanya siapa?tapi petugas tetap ngotot tdk mau memberitahukan namanya(Nama petugas tdk keliatan krn ketutup sama rompi yg digunakan), sungguh aneh menurut saya…akhirnya petugas mengatakan bhw kami harus minta maaf kepada dia, minta maaf? yg saya ketahui di dalam peraturan UU tidak mengenal istilah minta maaf menurut UU jika ada pelanggaran lalu lintas maka diberlakukan TILANG bukan minta maaf apalagi memberikan suap kpd petugas, dan anehnya kok polisi tersebut tidak mengeluarkan surat tilang??gk bawa surat tilang?pelajaran yg bisa diambil dari kasus ini adalah : 1. petugas polisi klo mau menilang kendaraan yg “di indikasikan” melanggar jgn pilih kasih krn klo anda pilih kasih maka akan menjadi senjata makan tuan bagi petugas lantas itu sendiri dan semua warga negara sama haknya di depan UU. 2. peraturannya harus jelas & akurat, coba liat setiap hari kendaraan yg mau masuk pintu tol semanggi 1 arah ke cawang dimana jalurnya paling kanan dan jalur paling kanan adalah jalur bus way dan setiap hari kita melihat mobil bebas masuk jalur bus way tersebut dan tdk kena tilang sama seperti pintu tol tebet banyak mobil masuk jalur bus way sebelum masuk ke pintu tol tebet arah cawang tp tdk kena tilang padahal ada banyak polisi nongkrong disana.

    -Jonny Herbart Sitio- 08161418555

    Tembusan Yth: Kapolda Metro Jaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: